SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Sentralisasi Langganan E-Resources, mungkinkah?
November 5th, 2017 by arifs

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sela-sela peresmian Gedung Perpustakaan Nasional  Republik Indonesia tanggal 14 September 2017 menyampaikan pentingnya integrasi (sentralisasi?) langganan e-resources secara nasional melalui Perpusnas RI (baca beritanya disini ).  Presiden menyampaikan pentingnya efisiensi anggaran negara dalam langganan e-resources ini dikarenakan saat ini setiap Perguruan tinggi dan lembaga melakukan langganan sendiri-sendiri tanpa adanya upaya koordinasi. Hal ini kemudian disusul dengan pernyataan Menristekdikti Mohamad Nasir yang meminta perguruan tinggi negeri dan swasta untuk menghentikan langganan e-journal dan memanfaatkan e-library yang sudah dimiliki oleh Perpustakaan Nasional (baca beritanya disini). Sontak pernyataan Pak Jokowi dan Pak Nasir ini membuat ‘dunia’ perguruan tinggi gegap gempita dengan berbagai pemikiran yang berkecamuk, ada yang senang dan ada yang pesimistis.

Pada Lokakarya Nasional Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) di Bogor pada bulan September 2017 lalu, beberapa peserta yang berasal dari perpustakaan PT baik swasta maupun negeri menyampaikan beberapa pendapatnya terkait dengan rencana ini. Intinya bahwa ada ketidakyakinan bahwa upaya integrasi atau sentralisasi ini dapat berjalan dengan mulus. Hal ini dikarenakan akses e-resources melalui Perpusnas yang ada selama ini berdasarkan pengalaman masih muncul banyak kendala akses. Pada kesempatan lain, upaya pemetaan sepertinya mulai dilakukan oleh kemenristekdikti dan perpusnas dengan permintaan data kepada beberapa perguruan tinggi terkait e-resources yang sudah dilanggan dan juga biaya yang diperlukan untuk itu. Sayang sekali, penulis belum mendapatkan informasi mengenai hasil rekomendasinya seperti apa. Informasi lain yang penulis dapatkan ketika mengikuti lokakarya nasional di PDII LIPI beberapa waktu lalu, wakil dari Perpusnas RI menyampaikan bahwa upaya integrasi atau sentralisasi yang harus dilakukan melalui Perpusnas tidak dapat serta merta dilakukan. Hal ini dikarenakan terkait kesiapan sumberdaya perpusnas sendiri untuk menghandle semua dalam waktu yang singkat. Tentu perlu proses, dan yang dapat dilakukan saat ini adalah koordinasi agar tidak terlalu banyak duplikasi langganan terjadi dimana sumber dana berasal dari satu sumber.

Melihat hal tersebut di atas, sebetulnya mungkinkah sentralisasi atau integrasi langganan e-resources secara nasional itu dapat dilakukan? Ada beberapa kondisi yang menurut penulis harus ada atau disesuaikan atau mengikuti kebijakan nasional tersebut.

A. Kebijakan Persyaratan dalam Akreditasi Perguruan Tinggi

Sudah menjadi pengetahuan umum bagi setiap perguruan tinggi, bahwa langganan publikasi internasional khususnya jurnal baik cetak dan elektronik menjadi satu ukuran dalam penilaian akreditasi perguruan tinggi baik institusi maupun prodi. Kemenristekdikti dan BAN-PT perlu melakukan kajian, adakah efek dari kebijakan ini terhadap model penilaian yang mensyaratkan langganan terhadap keberadaan jurnal elektronik ini. Apabila itu tetap ada, maka kebijakan terkait dengan larangan melakukan langganan e-journal oleh PT tentu menjadi tidak relevan dan kontradiktif dengan kebijakan persyaratan akreditasi ini. Perlu dipersiapkan perangkat lain yang menggantikan penilaian ini.

B. Kondisi Pertimbangan Teknis

Kondisi lain yang tak kalah penting adalah terkait hal-hal teknis yang perlu menjadi pertimbangan.

Pertama, bagaimana prosedur penentuan langganan e-journal ini ditentukan, subjek maupun paketnya. Perlu ada tim yang bisa melakukan kajian dan survey terlebih dahulu terkait kebutuhan e-resources yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi di Indonesia.

Kedua, masalah model akses atau sharing accessnya. Bagaimana model sharing akses dilakukan agar semua PT di Indonesia dapat mengakses e-resources yang dilanggan oleh Perpusnas dengan lancar dan baik. Model menggunakan akun pengguna sebagai anggota perpustakaan nasional sekarang ini tentu akan membawa dampak perlunya kesiapan perpusnas baik dari SDM maupun sumber daya TIK yang mampu menangani akses dalam kapasitas yang sangat besar. Apabila yang sekarang saja sudah banyak kendala akses, apabila nanti secara resmi dilakukan maka dapat dipastikan resiko terhadap keberhasilan akses ke e-resources ini akan menjadi kendala besar. Solusi yang mungkin dapat dilakukan menurut penulis adalah dengan melakukan akses berdasarkan IP-based access. Yakni dengan metode setiap perguruan tinggi mendaftarkan satu IP Address dari masing-masing PT dalam setiap range IP yang dilanggan ke penyedia e-resources sehingga setiap perguruan tinggi akan mengakses e-resources yang dilanggan tanpa harus membebani server atau infrastruktur di Perpustakaan Nasional. Ini bukannya tanpa kendala, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau misal sivitas akademika ada di luar dan ingin memanfaatkan e-resources ini? Hal ini dapat dilakukan dengan cara IP Address yang didaftarkan adalah IP-Address untuk Single Sign ON. Sehingga apabila IP Address yang didaftarkan adalah IP Single Sign On, maka secara otomatis setiap sivitas akademika dapat memanfaatkan hal akses melalui akun SSO masing-masing. Apakah ini juga ada resiko kendala ke depan? Tentu ada, yakni apabila salah satu sivitas akademika melakukan excessive download yang dilarang oleh penyedia dan menyebabkan IP Address PT diblok, maka dipastikan bahwa akses e-resources oleh sivitas akademika dari PT yang bersangkutan tidak akan dapat dilakukan. Hal ini harus diantisipasi dengan peraturan dan sanksi yang ketat agar pengguna aware dengan hal ini.

Ketiga, terkait dengan usage statistics. Lagi-lagi dalam syarat-syarat akreditasi ada persyaratan yang menyebutkan akses terhadap e-resources yang dimiliki. Apabila akses tersentral melalui e-library Perpusnas RI maka tentu akan ada kompleksitas dalam permintaan usage statistics oleh masing-masing PT. Hal ini tentu akan menjadi masalah apabila secara teknis belum bisa dilakukan. Selama ini akses ke usage statistics diberikan oleh penyedia melalui akun khusus administrator untuk setiap e-resources yang dilanggan. Data mungkin dapat diperoleh apabila basednya berbasis IP Address, dimana akan secara langsung bisa ketahuan IP Address tertentu berapa jumlah artikel yang diakses. Sehingga perlu dipertimbangkan benar, kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan untuk memfasilitasi kebutuhan usage statistics ini.

Keempat, kesiapan sumber daya manusia di Perpusnas dalam melakukan “technical support” terkait akses apabila terjadi masalah. Apakah bantuan terhadap masalah-masalah teknis ini bisa cepat dilakukan dan prosedurnya juga dapat disiapkan dengan baik. Hal ini juga harus benar-benar dipikirkan bersama.

Kelima, masalah sosialisasi, training atau workshop pemanfaatan e-resources. Selama ini  PT yang melanggan e-resources biasanya mendapatkan fasilitas training, sosialisasi atau workshop dari penyedia. Nah apabila terjadi sentralisasi, maka perlu dipikirkan mekanisme dalam pembagian sosialisasi, training atau workshop yang dilakukan oleh penyedia. Solusi paling memungkinkan adalah TOT bagi pustakawan di tiap PT, yang kemudian setiap pustakawan akan memberikan sosialisasi atau training kepada pemustakanya. Penting untuk melakukan penjadwalan terkait hal ini.

C. Kebijakan Penerbit/Penyedia E-Journal

Kondisi lain yang dapat menyukseskan ide pak Jokowi dan pak Nasir adalah kemauan atau kebersediaan penerbit atau penyedia untuk memberikan langganan secara national-wide. Penulis yakin bahwa akan terjadi ‘penolakan’ oleh penyedia apabila secara hitung-hitungan ekonomis akan memberikan dampak signifikan terhadap target pemasukan mereka. Kalaupun menyetujui tentu harga yang ditawarkan kepada Perpustakaan Nasional akan sangat besar. Ini perlu menjadi pertimbangan juga. Disisi lain, fasilitas-fasilitas yang diberikan seperti training, usage statistics, akses melalui EZproxy dll perlu dinegosiasikan secara baik. Karena ini akan berdampak kepada kelanjutan dan pemanfaatan secara baik. Perlu bargaining position yang baik oleh Perpustakaan Nasional.

Ketiga hal di atas adalah beberapa yang menurut penulis sangat krusial untuk dipertimbangkan apabila langganan secara nasional memang akan dilakukan melalui satu pintu. Namun apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan yakni:

  1. Perpusnas dan Kemenristekdikti melakukan koordinasi penetapan langganan agar antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain dan juga perpusnas tidak terjadi duplikasi langganan yang berlebihan. Artinya setiap PT tetap bisa melakukan langganan tersendiri tapi harus dilihat dari analisis yanhg mendalam agar tidak terjadi duplikasi.
  2. Perlu ada kerjasama dalam bentuk konsorsium untuk melanggan e-resources tertentu yang berdasarkan wilayah. Hal ini mungkin akan lebih masuk akal dan dapat diterima oleh penyedia. Artinya ada simpul2 khusus secara nasional yang dilanggan berdasarkan area tertentu. Misal berdasarkan satu area propinsi satu konsorsium dimana nanti melanggan secara bersama-sama e-resources baik dengan mekanisme anggaran dari APBN maupun masing-masing PT.
  3. Perlu adanya kerjasama dalam bentuk resources sharing dalam bentuk document delivery services atau inter-library loan dimana memungkinkan adanya pemanfaatan antar PT terhadap e-resources yang dilanggan. Ini dengan catatan bahwa terjadi komunikasi yang baik antar pustakawan PT. Hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan forum atau organisasi kepustakawanan yang ada.

Secara umum sebetulnya kebijakan masalah integrasi atau sentralisasi langganan e-resources utamanya e-journal ini baik dan memang bisa dibilang ‘murah’ dilihat dari anggaran untuk langganan yang dikeluarkan. Namun perlu dipertimbangkan adalah efek domino dari kebijakan ini yang harus diantisipasi mulai dari level pemerintah sebagai pengambil kebijakan, perpustakaan nasional, kemenristek dikti hingga ke perpustakaan PT sebagai pelaksana kegiatan. Kebijakan ini akan berjalan dengan baik apabila sistem dan prosedurnya sudah dipersiapkan dengan baik, karena kebijakan instan tentu akan menimbulkan chaos yang tentunya akan merugikan perkembangan Perguruan Tinggi itu sendiri.

Demikian sekedar urun rembug pemikiran yang sebetulnya sudah lama ingin ditulis namun baru saat ini bisa disampaikan. Pemikiran di atas adalah pemikiran individu tanpa mewakili institusi manapun hanya sebagai bagian perenungan bersama. Kritik dan saran sangat diharapkan dari tulisan yang jauh dari sempurna ini.

Salam Pustakawan Indonesia,

Yogyakarta, 6 November 2017

Pustakawan Universitas Gadjah Mada

Arif Surachman

 

Daftar Pustaka

  1. 2017. Liputan 6 News: “Jokowi minta langganan jurnal dunia terintegrasi ahar murah biaya”. Liputan6.com tanggal 14 September 2017, Diakses melalui http://news.liputan6.com/read/3095077/jokowi-minta-langganan-jurnal-dunia-terintegrasi-agar-murah-biaya
  2. 2017. JPPN News:”Perguruan tinggi diminta berhenti langganan e-jurnal”. Jppn.com tanggal 14 September 2017, Diakses melalui https://www.jpnn.com/news/perguruan-tinggi-diminta-berhenti-langganan-e-jurnal

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa